Pertambangan nikel tengah menjadi sorotan usai Raja Ampat menjadi wilayah ekspansi tambang. Kondisi ini telah menjadi perhatian ilmuwan global karena pemanfaatan sumber daya, terutama nikel, memiliki dampak yang mengerikan.

Studi dari Universitas Queensland (UQ), Australia menjelaskan, pembukaan lahan untuk pertambangan nikel akan mengancam perubahan iklim yang parah. Ini menjadi perhatian serius lantaran pertambangan nikel terus meningkat seiring perimntaan untuk mobil listrik yang semakin banyak.

Dr Evelyn Mervine dari Fakultas Lingkungan Hidup UQ telah menganalisis data dari 481 lokasi tambang nikel internasional dan endapan yang belum dikembangkan. Ia menemukan jejak lahan penambangan nikel bisa 4 hingga 500 kali lebih besar dari yang dilaporkan sebelumnya

"Nikel umumnya digunakan dalam infrastruktur energi terbarukan, seperti baterai dan baja tahan korosi, dan permintaan diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2050 untuk mendukung teknologi rendah karbon," katanya, seperti dilansir uq.edu.au.

"Namun, emisi karbon biomassa dari pembukaan lahan untuk pertambangan nikel hampir selalu diabaikan dalam penghitungan karbon, laporan keberlanjutan, dan keputusan pengadaan," imbuh Dr Mervine.

Dr Mervine menyoroti perusahaan pertambangan harus menghindari pengembangan tambang baru di area yang memiliki 'karbon yang tidak dapat dipulihkan'. Terutama karbon yang tersimpan dalam ekosistem seperti hutan hujan tua dan hutan bakau, yang jika ditebang tidak akan pernah dapat dikembalikan ke kepadatan biomassa aslinya.

Pertambangan Nikel Merusak Ekosistem

Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, sehingga ada banyak pertambangan di berbagai wilayah. Di Maluku Utara, pertambangan di Kawasan Industri Weda Bay Indonesia (IWIP) disebut melanggar hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, menurut Climate Rights International (CRI).

Pertambangan nikel tersebut, menyebabkan penggundulan hutan yang signifikan, polusi udara dan air, dan mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga batu bara, demikian dilansir cri.org.

Dalam laporan "Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia's Nickel Industry" oleh Climate Rights International, ditemukan bahwa penambangan nikel di wilayah Maluku Utara telah menjadi salah satu pendorong utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

"Setidaknya 5.331 hektar hutan tropis telah ditebang di dalam konsesi penambangan nikel di Halmahera, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO2e) yang sebelumnya tersimpan sebagai karbon di hutan tersebut," tulis laporan tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat yang bergantung pada alam dalam kehidupan sehari-hari juga terdampak. Perusakan hutan, akuisisi lahan pertanian, degradasi sumber daya air tawar, dan kerusakan perikanan oleh industri nikel telah mempersulit masyarakat yang mengadu nasib sebagai nelayan tradisional, petani, pembuat sagu, dan pemburu.

"Sebelum penambangan, stok ikan melimpah, lautnya jernih. Sekarang, saya tidak bisa menangkap ikan di dekat [IWIP]. Airnya kotor, dan keamanan mengusir kami.

"Selain itu, air panas dari pembangkit listrik mencemari laut. Terkadang airnya berwarna kemerahan. Kami dulu mendayung perahu dekat pantai untuk menangkap ikan, sekarang kami harus pergi lebih jauh," imbuhnya.

Kehidupan dan Kesehatan Masyarakat Diintai Bahaya

CRI mencatat, operasi penambangan dan peleburan nikel telah mengancam hak penduduk setempat untuk mendapatkan air minum yang aman dan bersih. Hal ini karena aktivitas industri dan penggundulan hutan mencemari jalur air yang menjadi tumpuan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Di sisi lain, warga masyarakat masih harus khawatir karena banjir semakin sering terjadi akibat penggundulan hutan oleh perusahaan penambangan nikel.

"Ini adalah solusi iklim yang tidak dapat diterima dan keliru untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk menggerakkan operasi pemrosesan nikel dan menebang hutan di area yang sangat luas untuk penambangan nikel," kata Krista Shennum, peneliti di Climate Rights International.

Sementara itu, di pertambangan nikel lain di Maluku Utara, tepatnya Kawasi, masyarakat juga telah terdampak oleh pencemaran air. Karena pertambangan, air untuk kehidupan menjadi tercemar. Banyak warga, terpaksa tetap harus meminum dari sumber yang tercemar karena tak mampu beli air minum kemasan.

"Airnya terasa berbeda sekarang dan terkadang ada gelembung-gelembungnya. Itu membuat perut kami sakit," kata penduduk di Kawasi, Nurhayati Jumadi, kepada DW, dikutip Sabtu (7/6/2025).

"Tetapi saya tidak mampu membeli air minum kemasan, jadi kami tetap minum dari mata air (yang tercemar)," lanjutnya.

DW melaporkan, bahwa di Sungai Tugaraci di hilir lokasi penambangan, ditemukan adanya kontaminasi dari kromium heksavalen atau kromium 6 (Cr6) yakni zat kimia yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik.

Kontaminasi tersebut telah ada sejak awal 2012, dua tahun sejak tambang beroperasi (pada 2010). Padahal sejak lama, masyarakat setempat menggunakan sungai tersebut untuk minum, memancing, dan mandi.

Untuk diketahui, Cr6 diatur di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang menetapkan bahwa air minum tidak boleh mengandung lebih dari 50 mikrogram per liter atau kira-kira setetes air di kolam renang ukuran Olimpiade.

Meski begitu, kurangnya data membuat peneliti sulit untuk menentukan dengan tepat kapan polusi mulai muncul di mata air Kawasi yang digunakan oleh penduduk desa. Sejauh ini, pengujian pada 2022, mengungkapkan tingkat kontaminasi 19 kali lebih tinggi dari ambang batas yang diizinkan.

"Mereka membiarkan kami meminumnya meski tahu airnya tercemar. Itu artinya mereka membiarkan kami mati," tutur Nurhayati.