TIMESINDONESIA, MALANG – Pemkot Malang melalui Disnaker-PMPTSP Kota Malang bakal memanggil dan berkoordinasi dengan para pengusaha dan penyedia lowongan pekerjaan (loker) untuk membahas tentang Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Diketahui, baru-baru ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan SE tentang larangan diskriminasi usia pada lowongan pekerjaan calon pekerja di Jatim.

Larangan itu tercantum dalam SE No 560/2599/012/2025 ditandatangani Khofifah pada 2 Mei 2025 dan sudah diedarkan kepada seluruh pimpunan perusahan di Jatim.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengaku bahwa pihaknya baru menerima SE tersebut.

“Saya baru terima kemarin SE itu, masih kami koordinasikan,” ujar Arif, Selasa (6/5/2025).

Saat ini, perusahaan di Kota Malang masih menggunakan sistem atau aturan lama soal batasan usia. Dengan begitu, pihak Disnaker-PMPTSP Kota Malang masih berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk pelaksanaannya.

“Masih kita koordinasikan dengan Disnaker Provinsi Jatim gimana penerapannya nanti. Karena sampai saat ini aturan lama masih dicantumkan,” ungkapnya.

Tak menutup kemungkinan, jika mekanisme dan aturan lengkap dari Pemprov Jatim sudah terbit soal SE larangan batasan usia, maka Disnaker-PMPTSP Kota Malang segera memanggil para pengusaha untuk berkoordinasi dan sosialisasikan aturan tersebut sebelum terimplementasikan.

“Apapun hasilnya, kita akan sosialisasikan dan koordinasikan dengan perusahaan di wilayah, termasuk ke pekerjanya,” katanya.

Terkait dengan potensi adanya penolakan, Arif menegaskan, pihaknya tak akan asal-asalan untuk menerapkan SE tersebut. 

“Kita akan ambil formula terbaiknya. Jangan sampai begitu SE ini kita laksanakan, saya tidak mau ada imbas yang tidak baik untuk Kota Malang,” ucapnya. (*)